“Batalkan Pajak Penitipan Motor!”

Rabu, 02 Februari 2011

“Batalkan Pajak Penitipan Motor!”


Batalkan Pajak Penitipan Motor!

Posted: 01 Feb 2011 03:04 PM PST

Rabu, 2 Februari 2011 - 5:48 WIB

Batalkan Pajak Penitipan Motor!

BEKASI (Pos Kota) – Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot Bekasi untuk segera menarik pajak 15 persen kepada pemilik tempat usaha penitipan motor agaknya hatrus ditunda. Sampai saat ini, banyak pemilik tempat tersebut belum tahu adanya rencana pemungutan pajak dan minta agar dibatalkan saja.

Apalagi dikhawatirkan pajak ini bakal membuka peluang oknum petugas Dishub Bekasi bermain, sehingga malah tidak mencapai sasarannya dalam pemasukan ke kas daerah. "Waaah repot dong kalau harus bayar pajak sampai 15 persen. Belum harus daftar dulu, ngurus izin usaha segala. Nah, di dua tempat ini saja bakal ada pungli," keluh Rasyid, pemilik usaha di sekitar tol Bekasi Barat.

Usaha penitipan sepeda motor ini memang belum ada izin resminya. "Pemkot Bekasi jangan seenaknya saja dong narik pajak. Saya sudah jalan 2 tahun buka usaha ini, tapi belum pernah ada petugas dari Pemkot yang ngasih tau soal izin atau pajak. Yang ada cuma minta uang untuk rokok atau kebersihan Rp 10 ribu – Rp 20 ribu/hari," kata Yoyo, pemilik usaha di sekitar stasiun Bekasi.

Untuk itu, pemilik usaha penitipan sepedamotor minta agar Pemkot Bekasi membatalkan saja upaya menarik pajak dari mereka. "Percuma, bisa saja misalnya ada 50 unit sepeda motor yang dititip, tapi dibilang cuma 25 unit. Ini kan juga permainan, lebih baik batalkan saja," tegas Yoyo lagi.

Memang untuk Perda No: 16/2001 tetang pajak parkir swasta sudah direvisi DPRD Bekasi dan menjadi Perda No: 3/2010 tanggal 29 September 2010 yang didalamnya memuat pula tentang pajak bagi usaha penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Anggota Komisi C DPRD Bekasi Ny. Eni Widiastuti mengatakan untuk pajak 15 persen bagi usaha penitipan kendaraan bermotor sebenarnya sudah harus disosialisasikan oleh Pemkot melalui Dishub Bekasi. "Nantinya pajak ditarik melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) di tiap kecamatan," katanya.

Pajak tersebut lanjut Ny. Eni, ditarik dari omzet di satu lokasi sebesar 15 persennya. "Jadi tidak semua tempat bakal sama, tergantung berapa si pemilik memberlakukan sewa pada tiap kendaraan," lanjutnya.

Komisi C lainnya Ny. Heli Mulyaningsih mendesak agar Pemkot segera mensosialisasikan Perda No: 3/2010 ini bila pajak ingin segera ditarik. "Intinya, bagi pemilik usaha yang sudah menarik dana dari masyarakat, apapun bentuknya, harus membayar pajak," tegasnya.

Ia mengakui tidak bisa dalam waktu dekat ini ditarik karena pemilik harus memiliki izin lebih dulu, mempunyai nomor pokok wajib pajak. "Pemkot Bekasi juga harus mendata lebih dulu berapa jumlah usaha penitipan kendaraan bermotor ini agar bisa jelas nantinya berapa pemasukan ke kas daerah sehingga tidak lagi "bocor"," papar Ny. Heli lagi.

Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Bekasi Udi Subaidi mengatakan pihaknya hanya menerima pamasukan pajaknya saja. "Soal teknisnya Dinas Perhubungan yang menentukan," katanya. (dieni/B)

Redaksi: redaksi[at]poskota.co.id
Jl. Gajah Mada 100, Jakarta Tel. (021) 6334702, Fax: (021) 6348968
Email: iklan[at]poskota.co.id

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Collateral Damage - WikiLeaks In The Crosshairs.

Diposkan oleh iwan di 13.40  

0 komentar:

Poskan Komentar