“EKONOMI KREATIF Usaha Bioskop Harus Tetap Masuk DNI - Suara Karya”

Kamis, 22 Desember 2011

“EKONOMI KREATIF Usaha Bioskop Harus Tetap Masuk DNI - Suara Karya”


This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

EKONOMI KREATIF Usaha Bioskop Harus Tetap Masuk DNI - Suara Karya

Posted: 22 Dec 2011 10:25 AM PST

EKONOMI KREATIF
Usaha Bioskop Harus Tetap Masuk DNI

Jumat, 23 Desember 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak memiliki keinginan politik dan kebijakan jelas untuk melindungi kebudayaan nasional. Ini dikarenakan pemerintah melihat kebudayaan sebagai komoditas. Akibatnya, kini muncul penjajahan gaya baru yang didorong oleh serbuan budaya asing. Salah satu pintu masuknya melalui investasi di bidang usaha/bisnis bioskop.
"Karena itu, saya tidak setuju bioskop asing masuk Indonesia," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Dedy Suwandi Gumelar di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sosok yang akrab disapa Miing ini mengkritisi rencana dikeluarkannya usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia. Jika dilakukan, maka pengusaha asing akan makin mudah berbisnis bioskop di Indonesia.
Menurut Miing, pemerintah seharusnya mampu menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional, seperti kebijakan fiskal yang bisa memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional. Atau, bisa juga membangun studio film agar sineas nasional tidak perlu pergi ke luar negeri.
"Sudah regulasi tidak bagus, infrastruktur juga kurang. Kondisi ini diperparah dengan membuka pintu bagi pengusaha bioskop asing. Mau jadi apa industri film nasional kita? Ini kan aneh," tutur Miing.
Alasan untuk meningkatkan investasi dengan membuka pintu untuk masuknya bioskop asing, seperti yang dilontarkan pemerintah, merupakan dalih yang tidak berdasar. Sebab, usaha bioskop berbeda dengan investasi di sektor lainnya, seperti industri manufaktur.
"Kalau Samsung buka pabrik misalnya, jelas investasi yang masuk ini akan menguntungkan masyarakat, karena menyerap tenaga kerja, tetapi kalau bioskop asing? Keuntungan apa yang bisa diharapkan. Apalagi dalam kondisi regulasi yang memihak tidak kepentingan nasional dan infrastruktur yang kurang memadai," ucapnya.
Mantan anggota grup lawak Bagito ini lantas menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi. Dengan memungut pajak yang lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional.
Memang produksi film nasional belakangan ini jumlahnya meningkat meski masih jauh dari kebutuhan. Namun peningkatan terjadi tanpa adnaya bantuan atau fasilitasi dari pemerintah. Selama ini hanya ada semangat para sineas yang ingin berkarya bagi bangsa, terutama agar film nasional tidak tergerus arus film asing yang masuk ke dalam negeri.
Hal senada juga dikatakan pengamat komunikasi dan budaya populer dari Universitas Paramadina AG Eka Wenats. Rencana masuknya pengusaha bioskop asing menjadi cermin kemandegan paradigma politik kebudayaan. (Novi)

Diposkan oleh iwan di 13.34  

0 komentar:

Poskan Komentar