“PARTAI POLITIK: 2 Parpol desak Greenpeace buka soal izin hutan”

Selasa, 06 Maret 2012

“PARTAI POLITIK: 2 Parpol desak Greenpeace buka soal izin hutan”


PARTAI POLITIK: 2 Parpol desak Greenpeace buka soal izin hutan

Posted: 06 Mar 2012 06:51 AM PST

JAKARTA: PDI-P dan Golkar meminta Greenpeace membuka tudingan data soal izin konsesi hutan yang dijadikan lahan partai politik mencari dana menjelang Pemilu 2014.

Hal itu dikemukakan oleh politis PDIP Aria Bima dan Wakil Sekjen Golkar Lalu Mara Satria Wangsa di Jakarta, Selasa, 6 Maret  2012.  Aria Bima meminta mendesak LSM asing itu membuka data itu. Sebagai LSM yang mengaku berkelas internasional, Greenpeace semestinya tidak hanya sekedar menuduh tanpa disertai bukti.

"Greenpeace tidak usah sembunyi-sembunyi, sebutkan sajalah. Tapi tolong sebut parpol mana dan izin konsesi mana yang dijadikan ATM [mesin uang]. Jangan hanya melempar tuduhan yang tidak beralasan. Kalau berani tunjuk nama sajalah," ujar Aria.

Aria melanjutkan kebiasaan Greenpeace yang kerap menuding tanpa disertai data dan bukti valid sudah saatnya dihentikan. Namun, apabila Greenpeace sudah siap dengan segala risikonya, Aria mengaku tidak ada masalah.

"Persoalannya, begitu nanti semua berkomentar, Greenpeace malah diam. Ini yang tidak boleh terjadi. Buktikan saja pihak mana yang memanfaatkan izin konsesi sebagai ATM," tantang dia.

Wakil Ketua Komisi VI ini juga mengaku kesal dengan sikap diam Greenpeace saat CPO asal Indonesia diboikot AS. Menurut dia, sebagai LSM lingkungan, seharusnya Greenpeace bersikap tegas dan bersuara lantang. "Tapi mana suara Greenpeace? Kok malah diam-diam saja?" tukas Aria Bima.

Lalu meminta agar Greenpeace tidak berperilaku ganda dengan memasuki ranah politik. Lalu Mara juga mempertanyakan fokus kampanye Greenpeace yang justru terkesan liar. "Hari gini izin konsesi jadi ATM parpol. Jangan sembaranganlah. Greenpeace fokusnya sebenarnya di mana?" ujar Lalu.

Lalu  mengatakan Greenpeace jangan beranggapan izin konsesi hutan bisa diperoleh dengan sangat mudah. Banyak proses yang mesti dipenuhi dan melibatkan banyak pihak.

"Dapat izin konsesi tidak gampang. Prosesnya panjang dan rumit. Sehingga, saya heran kenapa Greenpeace justru menyebut konsesi dijadikan ATM," katanya.

Lalu Mara juga menilai, kampanye Greenpeace selama ini yang cenderung menyudutkan Pemerintah Indonesia tidak terlepas pesanan negara sponsor. Sehingga, sambung Lalu Mara, Greenpeace kerap tidak adil karena menghamba kepada negara donaturnya. Karenanya Lalu Mara sependapat dengan Aria Bima yang mempertanyakan sikap diam Greenpeace ketika CPO Indonesia ditolak AS. "Greenpeace harus fair jangan menghamba kepada donatur," tukasnya

Greenpeace Indonesia, Bisnis.com (Kamis, 22 Desember 2011)  meminta pemerintah mengkaji ulang seluruh izin konsesi kehutanan yang sudah diberikan kepada pelaku usaha, guna memperbaiki tata kelola kehutanan pada tahun depan.

Kepala Greenpeace Indonesia Nur Hidayati mengatakan selama ini telah terjadi kekacauan peruntukan lahan di lapangan, tidak hanya tumpang tindih perizinan, tepai jugapersoalan wilayah masyarakat adat, proses perizinan.
 

Dia mencontohkan tumpang tindih perizinan antara perkebunan dengan izin pertambangan di kawasan hutan serta masyarakat.
 

Menurutnya, dalam proses pemberian perizinan sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, tidak semua perusahaan melakukan praktik KKN dalam proses perizinan, sehingga perlu dibedakan perusahaan yang telah mematuhi peraturan.
 

"Kita [Greenpeace] meminta pengkajian semua izin untuk melihat apakah ada di sana. Pemberian izin konsensi terkait erat dengan kepentingan politik," ujarnya.
 

Dia menuturkan tingkat penyalahgunaan proses perizinan konsesi kehutanan cenderung meningkat menjelang pemilihan umum. "Tahun menjelang pemilu izin konsensi naik tajam."
 

Perbaikan tata kelola kehutanan, katanya, sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon akibat deforestasi. "Jika tidak ada kajian izin konsesi kehutanan, ini akan menjadi komitmen kosong [mengurangi emisi karbon]."
 

Hidayati menyatakan berdasarkan pengalaman Greenpeace di lapangan, seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang perizinan konsesi kehutanan tersebut.(msb)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

Diposkan oleh iwan di 13.26  

0 komentar:

Poskan Komentar