“ASEAN CONNECTIVITY Pemerintah Tetap Lindungi Pelaku Usaha - Suara Karya”

Selasa, 25 Desember 2012

“ASEAN CONNECTIVITY Pemerintah Tetap Lindungi Pelaku Usaha - Suara Karya”


This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Gaza Blitz - Turmoil And Tragicomedy At The BBC.

ASEAN CONNECTIVITY Pemerintah Tetap Lindungi Pelaku Usaha - Suara Karya

Posted: 25 Dec 2012 11:35 AM PST

ASEAN CONNECTIVITY
Pemerintah Tetap Lindungi Pelaku Usaha

Rabu, 26 Desember 2012

JAKARTA (Suara Karya): Penyatuan pasar di kawasan ASEAN (ASEAN Connectivity) akan menguntungkan Indonesia bila diiringi dengan persiapan dan pembenahan infrastrukur menyeluruh. Minimal adanya perbaikan, terutama pada alur pelayaran, pelabuhan, dan akses distribusi barang keluar pelabuhan.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap, terutama yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perdagangan. Upaya pemerintah juga harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pelaku usaha, sehingga pada saatnya nanti dapat berkompetisi. "Perbaikan terus dilakukan. Kami sangat sadar itu, tetapi pelaku usahanya juga melakukan persiapan," kata Menhub di Jakarta, kemarin.
Namun, menurut dia, pemerintah tetap melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha pelayaran berbendera Merah Putih (nasional) karena kesepakatan itu hanya untuk kegiatan perdagangan antarnegara ASEAN dan masing-masing negara akan saling menghormati semua ketentuan. "Pasar bebas di kawasan ASEAN bukan berarti tanpa batas. Sesama negara ASEAN akan saling menghormati," ujarnya.
Kepentingan nasional, lanjut dia, tetap diprioritaskan sesuai yang terkandung dalam prinsip-prinsip asas cabotage. "Penerapan asas cabotage di pasar bebas ASEAN merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi pelaku usaha Merah Putih," tuturnya.
Selain itu, Menhub menjelaskan, dalam pertemuan para menteri transportasi ASEAN di Nusa Dua, Bali, belum lama ini, telah memutuskan tiga proyek prioritas yang akan mengintegrasikan sistem transportasi kawasan ASEAN. Ketiga proyek itu meliputi jejaring jalan tol ASEAN, Singapore-Kunming Rail Link (SKRL), dan ASEAN Roll on Roll off (roro) Shipping Network and Short Sea Shipping. Ketiga proyek tersebut diharapkan jadi kekuatan baru di bidang transportasi.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhammad mengatakan, keberpihakan itu sudah jelas sekali terlihat ketika pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang diwujudkan melalui pelaksanaan asas cabotage di seluruh wilayah perairan Indonesia. Angka pertumbuhan kepemilikan kapal berbendera Merah Putih naik signifikan, yaitu dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 11.620 unit pada 2012.
Bahkan, dalam tiga tahun terakhir ini, menurut dia, angka penguasaan pangsa muatan pelayaran domestik sebesar 98 persen. "Perusahaannya juga ada kecenderungan bertambah, di mana pada 2010 memegang SIUPAL hanya 1.885 pada 2012 menjadi 2.248," kata dia.
Meski demikian, dia mengakui, pemerintah masih mengandalkan kapal-kapal asing khusus kegiatan lepas pantai (offshore) dan yang bisa disiapkan kapal Merah Putih sebatas pada kapal pendukung kegiatan lepas pantai. "Kalau offshore kami masih buka kesempatan bagi kapal asing, kita juga tidak bisa terlalu kaku, karena kalau terlalu kaku, nanti produksi minyak lepas pantai tidak bisa jalan," tuturnya.
Ketua Gabungan Forwarder dan Expedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta Sofyan Pane berharap janji pemerintah menyiapkan infrastruktur secara menyeluruh bisa terwujud. Selama ini, pelayaran dan pemilik barang harus mengalokasikan biaya tambahan karena adanya kerusakan pada infrastruktur.
Bahkan, untuk tarif pelabuhan dinilainya sudah melampaui batas toleransi karena antara tarif dengan produktivitas tidak seimbang. Demikian juga untuk akses jalan dari pelabuhan ke luar, operator trailer harus membuang waktu dan bahan bakar secara cuma-cuma karena aksesnya terhalang kemacetan. "Seharusnya memang kita punya jalur ekononi sehingga distribusi barang dari pelabuhan ke pabrik atau sebaliknya tidak terhalang," ujarnya. (Syamsuri S)

Diposkan oleh iwan di 13.06  

0 komentar:

Poskan Komentar