“RUU PERBANKAN DPR Diminta Larang Asing Kelola Rupiah - Suara Karya”

Rabu, 06 Februari 2013

“RUU PERBANKAN DPR Diminta Larang Asing Kelola Rupiah - Suara Karya”


This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Eyes Like Blank Discs - The Guardian's Steven Poole On George Orwell's Politics And The English Language.

RUU PERBANKAN DPR Diminta Larang Asing Kelola Rupiah - Suara Karya

Posted: 06 Feb 2013 12:22 PM PST

 
 
RUU PERBANKAN
DPR Diminta Larang Asing Kelola Rupiah

Kamis, 7 Februari 2013

JAKARTA (Suara Karya): DPR diminta melarang bank asing untuk mengelola rupiah kendati memiliki kantor cabang di Indonesia. Larangan ini bahkan diharapkan bisa dimasukkan ke dalam RUU Perbankan yang saat ini sedang dalam pembahasan DPR.
"Misalnya bank asal China yang memiliki kantor cabang di Indonesia hanya diperbolehkan mengelola dolar Amerika Serikat (AS). Kami mempunyai cabang Bank Mandiri di Shanghai itu dilarang untuk mengelola mata uang renminbi dan hanya diperbolehkan mengelola dolar, tetapi giliran bank China di Indonesia bisa mengelola rupiah," ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Zulkifli Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI terkait pembahasan RUU Perbankan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, harus ada ketegasan melalui undang-undang untuk memberlakukan bank-bank asing seperti dilakukan perbankan di negara lain.
"Kami di China belum diizinkan beroperasi dalam mata uang renminbi, dan seharusnya bank-bank China yang beroperasi di Indonesia hanya boleh mengumpulkan dana dalam bentuk dolar," kata Zulkifli seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan, di Shanghai, pemerintah China dengan tegas sangat melarang bank milik asing untuk mengelola renminbi selama kurun waktu tiga tahun saat beroperasi. "Setelah tiga tahun, lanjutnya, pihaknya boleh mengelola renminbi, tetapi syaratnya bahwa selama tiga tahun tersebut mendapatkan untung," kata dia.
Untuk itu perlu dipertimbangkan pemberlakuan multiple license bagi bank umum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara atau Badan Hukum Asing, mengingat selama ini belum ada kesetaraan jika bank domestik ingin beroperasi di luar negeri.
Ia mengusulkan batas kepemilikan saham mayoritas bank di seluruh Indonesia sebaiknya sebesar 49 persen untuk menghindari dampak buruk dan perlindungan terhadap perbankan nasional.
Terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Zulkifli mengatakan, agar para tenaga kerja asing harus mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Bankir Indonesia.
Di sisi lain, bank asing pun harus mampu menyerap tenaga kerja Indonesia. Diharapkan mayoritas pengurus bank asing adalah WNI.
Zulkifli juga meminta RUU Perbankan agar mengusung prinsip resiprokal atau perlakuan yang sama untuk mengikuti perkembangan bisnis perbankan di dunia. "Belum ada kesamaan perlakuan terhadap bank-bank asing dalam membuka anak usaha dan kantor cabang di luar negeri," ujar Zulkifli Zaini
Sebelumnya, Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti mengeluh bahwa Bank Mandiri masih dipersulit membuka kantor cabang di Malaysia. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Gubernur Bank Sentral Malaysia, Zeti Akhtar Aziz yang memberi lampu hijau pembukaan cabang Bank Mandiri di Malaysia tahun 2013. Dia mengaku, dipersulit oleh otoritas bank sentral di negeri jiran. "Di Malaysia cabang belum buka, masih belum clear. Malaysia inginnya subsidiary (anak usaha), kita inginnya cabang karena kalau buka cabang kita nggak perlu nyetor modal," tutur Destry, baru-baru ini.
Bank Mandiri, saat ini masih bernegosiasi terkait besaran modal yang harus disetor yakni minimal Rp 1 triliun. Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan keleluasaan bank asing asal Malaysia seperti CIMB Niaga yang bebas membuka cabang atau layanan di Indonesia. "Kita mengharapkan asas kesetaraan. Di sini mereka bisa buka cabang, kita di sana sulit," tuturnya. (Devita)

Diposkan oleh iwan di 13.35  

0 komentar:

Poskan Komentar