“Sudirman Akan Buka-Bukaan Terkait BPKP dan Kejatisu - Tribunnews”

Jumat, 15 Februari 2013

“Sudirman Akan Buka-Bukaan Terkait BPKP dan Kejatisu - Tribunnews”


Sudirman Akan Buka-Bukaan Terkait BPKP dan Kejatisu - Tribunnews

Posted: 15 Feb 2013 04:35 AM PST

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Irfan Azmi Silalahi

TRIBUNNEWS.COM  MEDAN-  Setelah lama dinanti-nanti keterangannya dan sempat pula menutupi jati diri kepada Tribun dengan mengaku bekerja di kantor Pemprov Sumut bagian keuangan, Sudirman akhirnya buka suara. Melalui selulernya, Sudirman membenarkan dirinya sudah dipecat namun telah mengajukan banding.

"Ini siapa ya. Nanti saya hubungi ya. Betul. Jangan sekarang deh. Betul tapi tentu masih ada usaha banding, prosesnya panjang saya sudah banding," urainya, Jumat (15/2/2013).

Ditanya kembali kapan proses banding ia lakukan? "Jangan sekarang saya sedang sibuk," ujarnya kembali saat Tribun mengajaknya bertemu.

Ia pun membenarkan pemecatan dirinya hanya didasari karena hadir sebagai saksi pada persidangan kala itu. Di luar konteks tersebut, tidak ada."Betul, betul, betul. alasan. Cuma itu saja," urainya.

Sebelum mengakhiri perbincangan, Sudirman pun sempat mengatakan akan membongkar bobrok institusi BPKP yang dapat diintervensi oleh Kejatisu. "intinya BPKP gampang diintervensi oleh Kejatisu. Nanti saya hubungi minggu depan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Marcos Simaremare, terdengar tertawa sebelum menjawab pertanyaan Tribun prihal steatmen Sudirman. Saat itu Marcos menjelaskan BPKP adalah institusi besar dan tidak mungkin dapat dengan mudah diintervensi.

"Lembaga BPKP itu lembaga besar. Tidak akan mungkin siapapun bisa mengintervensi itu apalagi Kejaksaan. Justru selama ini kami yang berusaha memberikan data semaksiamal agar BPKP mau menghitung kerugian negara," ujar Marcos.

Disebutkannya, pernyataan Sudirman itu adalah jelas kesalahan. "Jelas salah. Tidak akan mungkin kami intervensi dan tidak akan mungkin BPKP mau diintervensi. Silahkan saja lah. Kita ga mau banyak komentar. Tetapi setiap kerjasama antara penyidik dan BPKP, itu semua diuji dipersidangan. Bagaimana mungkin kongkalikong kalau asal-asalan," urainya.

Sebelumnya, Bonny Anang Dwiyanto, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut menegaskan, salah satu auditor BPKP Sumut Sudirman yang menjadi saksi meringankan untuk ketiga terdakwa pembangunan tujuh Gedung kantor SKPD Kabupaten Batubara terancam diberikan sanksi jika benar terbukti bersalah.

Hal itu diungkapkan Bonny, usai menghadiri seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Pemerintahan Kota Medan, "Program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK 2012" bertempat di lantai empat kantor Wali Kota Medan, Rabu (24/10/2012) lalu.

"Kasus ini sedang diproses oleh BPKP pusat, tim dari BPKP pusat akan turun untuk mengevaluasi itu semua. Sudirman juga tidak ada melakukan kordinasi kepada institusi pada saat menjadi saksi di persidangan," ujarnya didampingi Humas BPKP Perwakilan Sumut Effendi Damanik.
 
Bonny yang hari itu terlihat terburu-buru, tak banyak memberikan komentar lain. Katanya, seluruh hasil yang ada di sini, akan dibawa oleh perwakilan BPKP pusat, untuk disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan yang akan memutuskan anggotanya bersalah atau tidak.  "Apapun hasilnya di sini akan dibawa ke kepala dan di sana yang akan memutuskan apakah ada pelanggaran yang dilakukan atau tidak," ujarnya sembari pamit.

Sebelumnya, Ikhwansyah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Sumut, di ruang kerjanya menjelaskan bahwa steatment dari BPKP Sumut tetap sama, berupa diluar Batara Lumban Tobing yang memberikan kesaksian dengan membawa-bawa nama BPKP Sumut adalah ilegal.

"Steatmen kami seperti yang tertulis di kertas HVS semalam dari pak Sunraizal, bahwa yang memberikan keterangan diluar Batara adalah ilegal. BPKP juga tidak pernah menugaskan dia (Sudirman) sebagai BPKP dalam kasus ini," ujarnya.

Sebutnya, dalam kode etik atau diistilahkan dengan sebutan Standar Operational Prosedur (SOP) di institusi BPKP, seharusnya Sudirman tidak diperbolehkan menjadi saksi di persidangan, meski yang bersangkutan membawa nama pribadi dan tidak membawa nama institusi. Sebab kata Ikhwansyah, seorang auditor atau pekerja di BPKP Sumut harus terikat dengan institusi tersebut.

"Tidak boleh. Dia kan pegawai di sini, jadi seharusnya ketika menjadi saksi harus membawa nama institusi yaitu BPKP dan bukan pribadi. Secara organisasi memang tidak boleh, iti sudah ada kode etiknya," ujarnya.

Hampir serupa dengan Bonny, Ikhwansyah juga menyampaikan bahwa terkait dengan sanksi apa yang dikenakan terhadap Sudirman, sepenuhnya tergantung kepada BPKP pusat. Nantinya, BPKP pusat ia sebut akan melihat tingkat kesalahan yang bersangkutan.

"Penegakan sanksinya oleh BPKP pusat. Itu teknis saja, tim dari BPKP pusat yang turun atau dia (Sudirman) yang akan dipanggil ke sana. Tetapi seperti yang jelaskan tadi, sebagai auditor atau pegawai di sini, Sudirman tidak bisa bersaksi membawa nama pribadi dan harus terikat dengan institusi," ujarnya.

Ikhwansyah juga menyatakan tidak memegang nomor ponsel Sudirman ketika Tribun menanyakan. "Kalau itu pandai-pandai Bapak di lapangan la mencari taunya. Mungkin sama yang lain bapak bisa menemukan nomor ponselnya," ujarnya.

Sementara itu, Batara yang menjadi saksi ahli yang ditugaskan BPKP secara resmi, sesuai surat tugas No S-4886/PW02/5/2012 tanggal 7 September 2012, hari itu juga akhirnya buka mulut. Bersama, di ruang Ikhwansyah, dirinya juga tidak mengetahui bahwasanya rekan satu kantornya Sudirman hadir sebagai saksi meringankan terdakwa.

"Saya tidak tahu kalau dia menjadi saksi dan kapan bersaksi. Tetapi saya tidak mau menanggapi itu. Yang jelas saya datang di persidangan Tipikor saat itu sebagai ahli yang ditugaskan langsung oleh institusi," ujarnya ketika itu.

Batara dan Ikhwansyah yang disinggung prihal apakah ada perbincangan atau gunjingan-gunjingan yang terjadi pada hari itu, pasca terbongkarnya Sudirman menjadi saksi meringankan bagi terdakwa korupsi tak mau berkomentar banyak. "Kalau itu masalah pribadi la. Kami tidak mau mengomentari hal itu," ujar keduanya.

Terkenalnya nama Sudirman pasca Hasrul Beni Harahap, pengacara tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan tujuh kantor SKPD Pemkab Batubara memuji auditor BPKP Perwakilan Sumut, Sudirman, yang berani bersaksi menolak hasil audit yang mereka lakukan.
Kesaksian Sudirman, yang dilabeli BPKP saksi ilegal,  mementahkan keterangan Batara Lumbantobing, Auditor Ahli Bidang Investigasi BPKP Wilayah Sumut, saksi ahli yang dihadirkan JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

"Saya acungkan jempol bagi Sudirman itu. Ia berani mempertaruhkan PNS-nya demi kebenaran. Kami tidak membayar dan tidak daftar saksi. Keberaniannya itu saya salut, masih ada orang seperti itu," ujar Beni saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (23/10/2012) petang, sekitar pukul 16.00 WIB.

Tiga pejabat Pemkab Batubara yakni mantan Kepala Dinas PU Irwansyah dan du Pejabat Pembuat Komitmen; Hari Sukardi dan Syahrial Lafau, divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan jauh di bawah tuntutan JPU, 19 Oktober 2012. Irwansyah divonis penjara dua (2) tahun dan denda Rp 100 juta, Hari Sukardi dan Syahrial Lafau dijatuhi hukuman masing- masing 1 tahun 10 bulan penjara, denda Rp 75 juta. Ketiganya tidak membayar uang pengganti kerugian (UP) negara.

Padahal JPU menuntut ketiga terdakwa hukuman penjara masing-masing tujuh tahun penjara disamping denda dan uang pengganti. Beni menegaskan Sudirman, yang juga ketua tim audit kasus korupsi pembangunan tujuh kantor SKPD Batubara, mendatanginya, karena menilai ada kejanggalan dalam hasil audit yang mereka lakukan.

"Pribadinya meminta ke saya. Saya juga tidak mengenal dia (Sudirman) sebelumnya. Jangankan kalian, saya juga heran masih ada orang seperti itu. Kami sama sekali tidak mengintervensi, dia datang mencari saya sendiri dan karena keterangannya menguntungkan bagi pihak kami, tentu kami tidak menolak," katanya.

Beni juga mengatakan dirinya tidak memberikan atau membayar sejumlah uang kepada Sudirman ketika bersaksi meringankan bagi kliennya.
Seorang pengacara yang paham dan mengikuti persidangan kasus ini menjelaskan seharusnya dalam audit BPKP harus diimbangi konsultan independen.

Seperti diketahui, Tribun pernah memuat berita terkait temuan bahwa Sudirman yang bersaksi meringankan terdakwa di persidangan mencabut auditnya sendiri. Namun BPKP membantah menarik hasil audit kerugian negara dalam perkara kasus korupsi pembangunan tujuh gedung kantor SKPD di Batubara.

Hal ini terkuak pada BPKP mengeluarkan surat berisi pihaknya sebenarnya telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan nomor LHA:SR-8185/PW.02/5/2011 tertanggal 30 Desember 2011 dan telah diminta untuk memberi keterangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam secarik kertas tersebut juga tertulis bahwa pihaknya yang diminta untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan hanya atas nama Batara Lumban Tobing, sesuai surat tugas No S-4886/PW02/5/2012 tanggal 7 September 2012. Adapun selain saudara Batara Lumban Tobing, adalah saksi ilegal karena BPKP tidak memberikan surat tugas.

Sehingga, seperti tertulis dalam surat tersebut seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi lain yang mengatasnamakan BPKP Provinsi Sumut bersifat pribadi dan tidak secara keinstitusian. Apa yang diperoleh Tribun di kantor BPKP Sumut cukup bertolak belakang dengan fakta persidangan saat itu.

Pasalnya, dalam persidangan pernah disebutkan bahwa adanya hasil audit BPKP yang ditarik. Selain itu jaksa selepas persidangan juga sempat mempertanyakan penarikan hasil audit oleh BPKP, yang membuat ketiga terdakwa disebutkan tidak menikmati kerugian negara untuk memperkaya diri sendiri.

Robetson Pakpahan, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini mengatakan bahwa yang mencabut audit BPKP adalah Sudirman. Sudirman sendiri dihadirkan di dalam persidangan sebagai saksi yang meringankan ketiga terdakwa. Kehadirannya dalam persidangan pun sebenarnya tidak membawa nama lembaga.

"Kami sudah sampaikan keberatan saat persidangan. Namun, majelis hakim mempersilahkan. Kami tanya surat lembaganya, tidak ada jawabnya. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah dia bawa nama pribadi atau lembaga. Itu majelis yang menilai," ungkapnya ketika dihubungi ketika itu.

Informasi yang diperoleh Tribun selama ini, Sudirman sendiri adalah seorang pegawai BPKP perwakilan Sumut. Saat ini dirinya bertugas sebagai auditor di lembaga pengawas keuangan tersebut. Penasehat hukum dari terdakwa, Julisman, saat dimintai komentarnya juga mengaku bahwa saksi BPKP atas nama Batara Lumban Tobing, adalah saksi ahli BPKP yang dihadirkan oleh JPU. Sementara Sudirman, akunya adalah saksi meringankan dari pihaknya.

Bahkan, dirinya sempat bertanya balik siapa yang menarik hasil audit tersebut. Dia juga mengakui, kalau ahli dari BPKP yang dihadirkan hanya Batara Lumban Tobing. "Tidak ada yang mencabut auditnya. Tanya saja sama jaksa," ungkap Julisman.   

Sebelumnya, pada persidangan dengan agenda vonis beberapa waktu lalu, Robertson Pakpahan, sebagai jaksa dalam kasus korupsi tujuh kantor SKPD Batubara, mengaku akan mengajukan banding atas vonis rendah yang dijatuhkan majelis hakim terhadap tiga orang terdakwa.(Irf)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Eyes Like Blank Discs - The Guardian's Steven Poole On George Orwell's Politics And The English Language.

Diposkan oleh iwan di 13.10  

0 komentar:

Poskan Komentar