“Siasat Berbisnis Pejabat Negara - Metro TV News”

Minggu, 31 Maret 2013

“Siasat Berbisnis Pejabat Negara - Metro TV News”


Siasat Berbisnis Pejabat Negara - Metro TV News

Posted: 31 Mar 2013 11:37 AM PDT

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski Undang-Undang tentang pejabat negara telah mengatur larangan bagi seorang pejabat negara untuk menjalankan usaha, tetap saja masih banyak celah untuk menyiasatinya.

Penggunaan nama keluarga, teman, atau kerabat dalam struktur perusahaan, kerap dijadikan cara untuk berlindung dari aturan tersebut.

Hal yang sama ternyata dilakukan oleh Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR yang kini tersangkut kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Fakta tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (28/3) malam lalu.

Rudy Rosady yang merupakan mantan Direktur Eksekutif PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PT PJAN) buka-bukaan tentang posisi Zulkarnaen dalam perusahaan tersebut.

Saat pendirian perusahaan tersebut, Rudy yang awalnya digandeng Zulkarnaen sebagai direktur utama dijanjikan persentase pembagian saham 50:50. Namun
begitu, Zulkarnaen tidak ingin namanya dicantumkan.

Saat menanyakan perkara itu, Rudy mendapat jawaban, "Tidak, saya pejabat negara, jadi tidak bisa. Diwakilkan istri dan anak saya saja."

Karena itu, nama Elzarita, istrinya, pun dicantumkan sebagai komisaris utama sementara anaknya, Dendy Prasetia, sebagai direktur.

Meski namanya tidak tercantum, Rudy menjelaskan bahwa Zulkarnaen adalah orang yang membiayai perusahaan itu, termasuk yang memberi perintah.

"Secara riil di belakang layar mungkin milik dia, kalau di depan layar, milik saya, Dendy, dan Ibu Elzarita," terangnya.

Terkait praktik semacam itu, pengamat ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada Agus Purwanto mengatakan bahwa fenomena demikian memang kerap terjadi di kalangan pejabat negara. Padahal menurut UU, jangankan pejabat, pegawai negeri sipil saja dilarang memiliki usaha.

"Undang-undangnya sudah jelas melarang itu. Tujuannya supaya tidak terjadi conflict of interest," jelas Agus.

Meski sudah diantisipasi oleh UU, banyak sekali pejabat yang menggunakan nama saudaranya, temannya, kerabatnya.

"Itu sudah jadi praktik KKN di Indonesia. Perusahaan yang nanti dimasukkan dalam tender, bukan atas nama dia," ungkapnya.

Dia menambahkan, "Termasuk harta hasil korupsi juga diatasnamakan orang lain."

Ditanya apakah kini UU tersebut perlu dikaji ulang, Agus berpendapat bahwa letak permasalahannya bukanlah pada undang-undangnya.

"UU di Indoensia sangat bagus di atas kertas tapi bisa disiasati. Kalau niat pejabatnya tidak baik, memang selalu ada jalan untuk menyiasati UU," kata dia.

Sejak reformasi, Agus menilai ada perkembangan dalam penyusunan UU. Hal itu karena kini akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dilibatkan untuk memberi masukan bagi UU yang hendak disusun. Selain itu, perspektif internasional juga diadopsi dalam undang-undang.

Sayangnya, persoalan terbesar adalah justru pada memperbaiki moralitas aparatur negara.

"Semua hal menyangkut manajemen negara kita itu bisa kita beli, baik teknologi fisik maupun pengetahuan. Tapi namanya budaya, mentalitas tidak bisa kita beli."

Saat kita bisa mengimpor birokrasi ala pemerintahan Jepang, Eropa, Amerika, dan lainnya, moralitas pejabat mereka tidak bisa turut diimpor juga.

Masalahnya, reformasi birokrasi tampaknya belum menyentuh masalah mentalitas itu," kata Agus.

Terkait celah dari UU Kepegawaian yang masih bisa disiasati aparatur negara dan kemungkinan celah itu memang sudah didesan sejak UU tersebut disusun, Agus membenarkan adanya kemungkinan itu.

"Sebelumnya kita tahu ada pasal-pasal dari undang-undang tembakau yang dihilangkan. Itu menunjukkan adanya kepentingan yang diakomodasi, istilah kasarnya jual beli pasal," jelasnya.

Menurut Agus, praktik usaha dengan mengatasnamakan orang lain yang dilakukan oleh pejabat negara, harusnya juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Dia berpandangan bahwa masyakarat seharusnya dididik agar memberikan sanksi kepada pejabat yang demikian.

"Bisa jadi malah kita yang sesungguhnya mendorong praktik korupsi yang seperti itu. Pasalnya, ada kecenderungan di masyarakat untuk menuntut pejabat menyumbang lebih banyak. Padahal dengan gaji resminya sebagai aparatur negara, hal yang demikian hampir mustahil dilakukan.  Mereka tidak mungkin membiayai gaya hidup mereka yang demikian jika tanpa pemasukan-pemasukan lain," katanya.

"Jadi saya kira masyarakat juga perlu kita perbaiki moralitasnya," ujar Agus. (Hera Khaerani)


Editor: Asnawi Khaddaf

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Jousting With Toothpicks - The Case For Challenging Corporate Journalism http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/alerts-2013/719-jousting-with-toothpicks-the-case-for-challenging-corporate-journalism.html.

Diposkan oleh iwan di 13.17  

0 komentar:

Poskan Komentar