“Rencana Pemindahan Frekuensi Smartfren Buka Peluang Korupsi - BeritaSatu”

Selasa, 01 April 2014

“Rencana Pemindahan Frekuensi Smartfren Buka Peluang Korupsi - BeritaSatu”


Rencana Pemindahan Frekuensi Smartfren Buka Peluang Korupsi - BeritaSatu

Posted: 01 Apr 2014 04:36 AM PDT

Jakarta - Rencana pemindahan Smartfren dari frekuensi 1900 MHz ke frekuensi 2,3 GHz membuka peluang korupsi karena dapat merugikan negara. Rencana ini harus dibatalkan karena dilakukan diam-diam, tidak transparan, tidak menunjukkan kesamaan perlakuan, tidak melewati tender, berpotensi merugikan negara, dan kental beraroma korupsi.

"Jika terkandung kerugian negara, tidak bisa dibiarkan. Hukum akan bertindak. Kami (Komisi I DPR, Red) mencermati masalah ini. Jika ada pelanggaran hukum dan ketentuan, kami tidak tinggal diam," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan di Jakarta, Senin (31/3).

Menurut dia, tidak boleh ada pembiaran pelanggaran undang-undang di wilayah hukum Indonesia. Pemindahan frekuensi harus ada pengkajian, apalagi frekuensi terbatas dan menjadi milik publik, sehingga harus digunakan untuk kepentingan publik.

"Frekuensi tidak boleh dialihfungsikan kepada pihak lain. Semestinya diserahkan dulu ke negara, lalu ditender ulang. Jangan sampai Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Red) menjadi bagian dari masalah," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Max Sopacua juga mengingatkan bahwa jika ada indikasi korupsi dalam pemindahan frekuensi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya. Dia juga menentang jika pemindahan kepemilikan atau penyewaan frekuensi tidak melalui tender. "Dan bukan sekadar harus tender, tapi tender itu harus transparan. Sebab, frekuensi adalah ranah terbatas milik rakyat," tegasnya.

Seperti diberitakan, Kemkominfo berencana memindahkan Smartfren dari frekuensi 1900 MHz ke 2,3 GHz. Salah satu alasannya adalah terjadinya gangguan sinyal (interferensi) perangkat radio Smartfren terhadap operator 3G global system for mobile communication (GSM) yang beroperasi pada frekuensi 1800 Mhz. Berdasarkan rencana Kemkominfo, Smartfren yang hanya memiliki spektrum selebar 7,5 MHz pada frekuensi 1900 MHz, akan mendapat jatah spektrum selebar 30 MHz setelah pindah ke frekuensi 2,3 GHz. Berarti, operator yang bernaung di bawah bendera Sinar Mas Group itu akan mendapat tambahan frekuensi hingga empat kali lipat.

Langgar Hukum
Adanya potensi yang membuka peluang korupsi juga diingatkan oleh Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi. Dia mengatakan, rencana pemindahan frekuensi Smartfren dari 1900 MHz ke 2,3 GHz tanpa tender jelas melanggar hukum karena ada unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pihak penyelenggara negara yang memfasilitasi hal tersebut dapat dikenai tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, soal tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Tidak tanggung-tanggung, ancaman maksimal pasal tersebut adalah hukuman penjara seumur hidup dan denda paling besar Rp 1 miliar.

"Jadi, hal ini dinilai telah masuk kategori pidana korupsi. Dengan adanya praktik seperti itu, negara berpotensi kehilangan pendapatannya yang berujung pada kerugian negara," kata Uchok.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya, siapa pun yang mau menempati frekuensi 2,3 GHz harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti halnya perusahaan lain yang ikut tender.

"Jadi, Kemkominfo sebagai regulator harus adil. Kalau ada pengistimewaan memang patut diduga ada sesuatu antara regulator dan perusahaan tersebut," kata Boyamin.

Dia pun mengimbau aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada kasus yang berpotensi merugikan negara ini. Selain berpotensi korupsi, hal itu juga berdampak buruk bagi iklim persaingan usaha.

"Ini akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, akan ada kecemburuan bagi pelaku usaha yang lain. Indosat saja sampai harus masuk penjara gara-gara membagi frekuensi ke anak perusahaannya," kata Boyamin.

Berdasarkan data yang diperoleh Investor Daily, potensi pendapatan bisnis telekomunikasi di frekuensi 2,3 GHz di Jabotabek sekitar Rp 8-10 triliun dan se-Indonesia bisa mencapai Rp 15 triliun lebih. Sedangkan penerimaan negara dari lisensi broadband wireless access (BWA) yang dipegang 5 operator di frekuensi 2,3 GHz plus biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi selama empat tahun beroperasi mencapai sekitar Rp 2,63 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk nilai penyesuaian BHP yang terjadi karena ada perubahan menjadi teknologi netral.

Heran
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pita Lebar Nirkabel Indonesia (APPLNI) Duta Sarosa mengaku heran terhadap langkah Kemkominfo yang sudah merampungkan kajian tanpa pernah mengajak bicara para operator BWA.

"Saya hanya heran saja, kenapa pemerintah tidak pernah mengajak kami bicara. Kami menunggu, kapan pemerintah mau mengajak bicara," kata Duta yang juga direktur PT Berca Hardaya Perkasa, pemegang 14 lisensi BWA.

Duta menceritakan bagaimana suka-duka selama memiliki lisensi BWA. Ketika tender digelar pada 2009, Kemkominfo menegaskan tentang maksud tender itu, yakni pemerintah meminta komitmen para pemenang tender untuk mengembangkan layanan broadband di seluruh Tanah Air, yang kala itu masih minim.

Pada tender lisensi BWA, Kemkominfo membagi wilayah Indonesia menjadi 15 zona. Masing-masing zona ada dua operator yang memegang lisensi BWA. Masing-masing operator akan mendapat jatah spektrum selebar 15 MHz.

Dengan demikian, total spektrum yang diberikan kepada seluruh operator BWA (30 operator) hanya 30 MHz. Itu berarti masih tersisa spektrum selebar 60 MHz plus 10 MHz sebagai guardband. Pemegang lisensi BWA ada delapan perusahaan, yakni PT Internux satu lisensi BWA, PT First Media Tbk (2 lisensi BWA), PT Berca Hardaya Perkasa (14), PT Indosat Mega Media/IM2 (1), PT Jasnita Telekomindo (1), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/Telkom (5), Konsorsium Wimax Indonesia/KWI (3), Konsorsium PT Comtronics System, dan PT Adiwarta Perdania/CSAP (3).

Namun, dalam perjalanannya, tiga pemegang lisensi BWA terakhir, yakni Telkom, KWI, dan CSAP mengundurkan diri dan menyerahkan kembali lisensi BWA kepada pemerintah.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Diposkan oleh iwan di 13.19  

0 komentar:

Poskan Komentar