“Lima Perda Berpotensi Buka Celah Korupsi”

Minggu, 21 Desember 2014

“Lima Perda Berpotensi Buka Celah Korupsi”


Lima Perda Berpotensi Buka Celah Korupsi

Posted: 21 Dec 2014 12:18 AM PST

ICW konpers soal Perda yang berpotensi buka celah korupsi (Foto: Feri Agus S/Okezone)

Lima Perda Berpotensi Buka Celah Korupsi

JAKARTA - Koalisi Anti-Mafia Hutan mengungkap, setidaknya ada lima Peraturan Daerah (Perda) di sektor kehutanan dan pertambangan yang terindikasi dan berpotensi besar membuka celah korupsi.

"Perda yang bermasalah setelah dieksaminasi secara keseluruhan diketahui memiliki potensi korupsi yang cukup besar," ujar Anggota Divisi Hukum Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), Aradila Caesar dalam jumpa pers di kantor Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014)

Menurutnya, Perda yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, yang sedang dikaji keberadaannya yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 15 tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengolahan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kota Samarinda.

"Perda tersebut di antaranya di Provinsi Aceh tentang hutan dan perizinan hutan, di Provinsi Sumatera Selatan tentang batubara, serta Kabupaten Musi Rawas dan Kota Samarinda juga tentang batu bara," bebernya.

Lebih lanjut Ardila mengatakan, selain karena diskresi atau luasnya kebijakan kepala daerah dalam mengelola kekayaan daerah, faktor lemahnya regulasi juga menjadi katalisator praktik korupsi sumber daya alam.

"Dengan cara tersebut, tindakan koruptif yang merusak sumber daya alam menjadi tidak bisa ditindak karena dilegalkan regulasi," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Koalisi Anti-Mafia Hukum ini terdiri atas beberapa LSM di antaranya Jaringan Advokasi Tambang Kaltim (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), AURIGA, Public Interest Lawyer Network (PILNET), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

(put)

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Want something else to read? How about 'Grievous Censorship' By The Guardian: Israel, Gaza And The Termination Of Nafeez Ahmed's Blog

Diposkan oleh iwan di 13.13  

0 komentar:

Poskan Komentar