“DPRD Depok Minta Perda Larangan Minimarket Buka 24 Jam Dicabut - Warta Kota”

Minggu, 15 Februari 2015

“DPRD Depok Minta Perda Larangan Minimarket Buka 24 Jam Dicabut - Warta Kota”


DPRD Depok Minta Perda Larangan Minimarket Buka 24 Jam Dicabut - Warta Kota

Posted: 15 Feb 2015 04:13 AM PST

WARTA KOTA, DEPOK-Masih adanya kasus begal motor di Kota Depok dimana modusnya kini makin beragam yakni mulai dari langsung bacok dengan senjata tajam, menggunakan jebakan tali pancing serta dengan mengaku intel polisi, membuat Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok, Babai Suhaimi berpendapat harus ada langkah strategis yang dilakukan baik oleh Pemkot Depok maupun DPRD Depok.

Babai menuturkan pihaknya telah menilai bahwa begal motor masuk dalam kategori bencana sehingga sudah menetapkan Kota Depok berstatus Darurat Begal.
Kini, kata Babai, pihaknya mendesak Pemkot Depok untuk mencabut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian, yang melarang semua minimarket di Kota Depok buka 24 jam.

Desakan pencabutan itu, kata Babai, berdasarkan dari masukan sejumlah masyarakat Kota Depok yang menganggap adanya Perda itu membuat jalanan di Kota Depok sepi di atas pukul 00.00.
Sebab dengan Perda itu minimarket hanya boleh buka sampai pukul 22.00 untuk hari biasa dan pukul 23.00 di akhir pekan atau malam libur.

"Kami mendesak Pemkot Depok untuk segera mencabut Perda itu, agar minimarket dan pelaku usaha lain di Kota Depok bisa membuka usahanya 24 jam, sehingga ruas jalan di Depok kembali ramai dan tak ada celah pelaku begal beraksi," kata Babai kepada Warta Kota, Minggu (15/2/2015).

Babai menyatakan Perda itu awalnya dibuat dan diterapkan untuk melindungi pelaku usaha atau warung-warung kecil di luar minimarket. Namun dalam perkembangannya kata Babai, Perda itu justru tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

"Sebab di saat minimarket tutup, maka warung lainnya juga tutup karena jalanan menjadi sepi. Karenanya Perda itu sudah tak relevan lagi saat ini," kata Babai.
Ia mengatakan Perda dibuat untuk masyarakat, sehingga masukan masyarakat untuk mencabut Perda itu harus dipertimbangkan. Bahkan, saat itu kata Babai, bukan hanya dipertimbangkan tetapi mendesak direalisasikan agar Perda segera dicabut.

"Kami di DPRD mendiskusikan untuk memanggil pihak Pemkot Depok agar pencabutan Perda itu segera dilakukan," ujar Babai.
Menurut Babai, jika Pemkot Depok tidak juga mencabut Perda itu dan begal motor nyatanya makin marak, maka DPRD akan menggunakan hak inisiatifnya untuk mencabut Perda tersebut yang disepakati dalam paripurna.

Recommended article: Chomsky: We Are All – Fill in the Blank.
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Diposkan oleh iwan di 13.13  

0 komentar:

Poskan Komentar